Tidak Hanya Perancis, Korsel Akan Ikut Bangun Pusat Data Nasional

Rencana pembangunan Pusat Data Nasional ternyata tidak hanya melibatkan Perancis. Menurut Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP), Bambang Dwi Anggono, pembangunan tersebut juga akan melibatkan Korea Selatan. Rencana pembangunan Pusat Data Nasional akan dibangun di empat lokasi dan terbagi menjadi dua tahap.

Pembangunan di Kota Bekasi dan Kalimantan Timur masuk di tahap pertama. Pembangunan Pusat Data Nasional di Bekasi dengan skema pembiayaan dari Perancis, sedangkan untuk yang di Kalimantan Timur akan dibangun menggunakan skema pembiayaan dari Korea Selatan. 

“Pada dasarnya Pemerintah akan membangun 4 DCN (Data Center National), fase 1 membangun 2 DC, yaitu 1 di Jabodetabek dengan pembiayaan G2G dengan Perancis, dan 1 lagi di kawasan Ibu Kota Negara Baru dengan skema pembiayaan G2G dengan Korsel,” ujarnya pada Minggu (02/08/2020).

Menurut Direktur LAIP yang akrab disapa Ibenk ini, keterlibatan Perancis dan Korsel dalam pembangunan Pusat Data Nasional adalah kebijakan pimpinan. Dengan pertimbangan kemajuan teknologi informasi di dua negara tersebut, Perancis dan Korsel dirasa cocok sebagai partner Indonesia dalam pembangunan data center ini.

“Secara pribadi saya melihat bahwa kedua negara ini memiliki kemandirian produk teknologi informasi, khususnya perangkat computing yang masuk kategori terbaik di dunia,” tambahnya.

Dilansir dari laman web Kemkominfo, pembangunan fase kedua yakni di Kalimantan Timur, secara teknis akan dilakukan oleh Moon Engineering dari Korea. Perusahaan tersebut ditunjuk langsung oleh Pemerintah Korea Selatan untuk melakukan studi kelayakan terhadap lokasi Pusat Data Nasional. Sedangkan untuk dua lokasi lainnya yaitu Bitung dan Batam masih dalam pembahasan dan masuk ke tahap selanjutnya.

Untuk diketahui, pembangunan data center ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), domain infrastruktur SPBE terbagi menjadi tiga, yaitu Pusat Data Nasional, Jaringan Intra Pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.