Membangun Keamanan Siber Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Direktur Proteksi Ekonomi Digital Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Anton Setiyawan menginfokan kondisi serangan siber 2020 dari tanggal 1 Januari – 12 April 2020 bahwa bila ditotal terdapat 88.414.256 serangan siber. Puncak serangan siber pada 12 Maret 2020 yaitu sebanyak 3.344.470 serangan. Jenis serangan paling banyak adalah International Gathering sebanyak 43%, Trojan Activity 56%, dan Web Application Attack 1%.

Kerentanan Siber di Indonesia, “Unsecure Connection pada sistem elektronik dalam diagramnya bahwa pemerintah mendominasi sebanyak 63% sistemnya menggunakan koneksi yang tidak aman , kemudian tempat kedua ditempati oleh ekonomi digital sebesar 32%, dan tempat ketiga adalah infrastruktur informasi kritikal nasional sebesar 5%.” Ujar Anton.

Menurut Anton Setiawan, Hambatan-hambatan yang dimiliki pemerintah adalah perangkat-perangkat yang sudah kadaluarsa yang masih digunakan di jaringan-jaringan pemerintah daerah yang mungkin update terbarunya sudah tidak ada, perangkat keamanannya seperti antivirus sudah kadaluarsa, dari sumber daya manusia belum mendukung sepenuhnya pada keamanan siber ini.  

“Alasan meningkatnya insiden siber di Indonesia dikarenakan penggunaan teknologi semakin meningkat sehingga membuat risiko siber juga semakin besar, kekurangan literasi keamanan siber sehingga harus memperkuat SDM dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang teknologi, kebocoran informasi sensitif, dan kesadaran pengguna”, tambah Anton dalam Webinar BSSN bersama ACCI dengan tema "Effective Guide to Vulnerability Protection for Government Agencies", Selasa (20/10).

Ketika memasuki dunia teknologi, elemen kunci yang nantinya dimasukkan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) paling penting adalah integritas dan autentifikasi, mengenali dengan siapa berinteraksi di dunia maya, BSSN harus membangun budaya keamanan siber secara nasional dan dituangkan dalam strategi keamanan siber nasional , yang terakhir adalah Human Capital yang sedang dilaksanakan oleh pihak BSSN bekerjasama dengan pihak akademisi, komunitas, dan industri untuk membangun kapasitas SDM di Indonesia melalui pengembangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia.

 Hal ini berhubungan dengan teknologi yang dikembangkan sesuai dengan jaringan yang dimiliki oleh BSSN. Namun, saat ini sedang teknologi cloud meluas di perusahaan bahkan industri sehingga menjadikan pendekatan keamanan melalui cloud. Dalam teknologi cloud sendiri terdapat self responsibility yang harus dikenali masyarakat, begitu juga dengan tren mikro yang harus diselaraskan.

Untuk mengurangi berbagai macam risiko dari lingkungan pemerintah maka BSSN membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Peran BSSN dalam SPBE Nasional adalah dalam penyususunan arsitektur SPBE, penerapan keamanan, pelaksanaan keamanan audit, pertimbangan kelayakan keamanan dalam pembangunan infrastruktur seperti pusat data nasional, sistem jaringan pemerintah, dan badan penghubung layanan pemerintah, peran terakhir adalah manajemen keamanan yang berfungsi untuk memudahkan melakukan kontrol pada sistem pemerintahan yang memiliki ribuan aplikasi.

Anton  Setiawan juga menjelaskan peran BSSN dalam evaluasi SPBE dibagi menjadi tiga indikator yaitu meningkatkan keamanan kebijakan internal terkait manajemen keamanan informasi, meningkatkan kematangan penerapan manajemen keamanan informasi, dan meningkatkan kematangan audit keamanan SPBE.