Pemerintah Terapkan Teknologi AI di Ibu Kota Nusantara

Ibu Kota Nusantara (IKN) siap untuk menjadi lanskap yang futuristik dengan menerapkan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam pembangunan kota cerdas. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berkomitmen untuk menciptakan efisiensi pemerintahan melalui konsep Smart Governance, yang menggunakan AI untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam tata kelola pemerintahan.

Dalam Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara, Kepala OIKN, Bambang Susantono, menegaskan pentingnya teknologi digital sebagai landasan utama pembangunan IKN. "Efisiensi akan menjadi pijakan utama dalam pengembangan IKN, dengan pemanfaatan teknologi seperti AI, Natural Language Processing, dan Robotic Process Automation," ujarnya.

Deputi Transformasi Hijau dan Digital OIKN, Prof. Mohammed Ali Berawi, menyampaikan keyakinannya bahwa IKN dapat menjadi percontohan bagi kota-kota lain dengan penerapan Smart Governance yang terpusat dan terpadu. "Sistem Smart Governance ini diharapkan meningkatkan transparansi, mengurangi birokrasi, dan menghemat waktu serta biaya operasional," ujarnya seperti dikutip dari Antara.

Empat solusi Smart Feature dalam Smart Governance akan diterapkan di IKN, melibatkan City Management & Planning Services, Digital Service for Citizen, Smart Business Permit, dan Smart OIKN. Langkah ini bukan hanya membuat IKN efisien, tetapi juga menjadikannya inovatif dan berkelanjutan.

Penerapan konsep kota cerdas di IKN melibatkan enam domain, termasuk Smart Governance, Smart Transportation and Mobility, Smart Living, Smart Natural Resources and Energy, Smart Industry and Human Resources, serta Smart Built Environment and Infrastructure. Selain memperhatikan efisiensi administrasi, IKN juga mengintegrasikan aspek keberlanjutan, inovasi, dan kualitas hidup masyarakat.

Penerapan teknologi digital di IKN sejalan dengan peraturan perundang-undangan terbaru, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Target ambisius termasuk mencapai peringkat tertinggi dalam Indeks Pembangunan E-Government dari PBB dan memberikan kepuasan layanan digital untuk aktor bisnis sebesar lebih dari 75 persen.

Dengan langkah progresif ini, IKN menjadi bukti bahwa Indonesia memasuki era digital dengan memberikan kontribusi positif untuk kehidupan masyarakat dan perkembangan pemerintahan.