Qlue Kembangkan AI dan IoT Dalam Mendukung Konsep Smart City

Qlue berkomitmen untuk terus mengembangkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan internet of things (IoT). Pengembangan teknologi itu dilakukan untuk mendorong sistem pemerintahan yang transparan dengan pola kerja yang akuntabel.

Founder dan CEO Qlue Rama Raditya mengatakan, saat ini urbanisasi menjadi salah satu isu penting yang harus dikelola oleh pemerintah. Pasalnya, saat ini terjadi tren urbanisasi yang tinggi karena makin banyak masyarakat yang lebih memilih tinggal di kawasan perkotaan ketimbang pedesaan.

"Karena itu, implementasi teknologi dalam aspek manajemen perkotaan bisa menjadi opsi yang baik demi menciptakan pembangunan kota yang berkelanjutan," ungkap Rama melalui siaran persnya yang dikutip, Minggu (29/8/2021).

Rama menjelaskan, melalui bantuan teknologi, tata kelola pemerintah menjadi lebih baik sehingga tingkat kepercayaan publik turut meningkat.

"Bagi pemerintah di seluruh dunia, kepercayaan dari masyarakatnya merupakan modal yang sangat kuat dalam menjalankan pembangunan kota,” jelasnya.

Dilansir daari BeritaSatu, Qlue sendiri merupakan bagian dari World Smart Sustainable Cities Organization (WeGo), asosiasi internasional yang terdiri dari pemerintah kota, korporasi, dan institusi-instusi yang berkomitmen pada implementasi transformasi konsep smart city. 

President Qlue Maya Arvini menambahkan, kolaborasi Qlue dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan hasil komitmen pemerintah dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

"Hal itu muncul karena model pemerintahan yang berjalan ketika itu memiliki sistem birokrasi dinilai yang cukup panjang sehingga berdampak pada lambatnya penyelesaian pengaduan yang disampaikan," ujarnya.

Hasilnya, inisiasi Qlue dalam mendorong Jakarta sebagai smart city pada 2014 turut berkontribusi pada pembangunan kota Jakarta yang lebih maju.

Qlue mampu menghadirkan teknologi yang mampu membantu pemerintah mendeteksi dan memetakan masalah-masalah di lapangan sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat.

Ditambah komitmen kuat dari pemerintah, kolaborasi itu mampu menekan titik banjir di Jakarta dari 8.000 titik banjir menjadi 450 titik banjir selama tiga tahun implementasinya. Waktu penyelesaian laporan juga lebih cepat dari 13 hari menjadi 2-3 jam saja.

"Itu berdasarkan data secara empiris yang juga terbukti meningkatkan kepercayaan warga Jakarta terhadap kinerja pemerintah dari 47% menjadi menjadi 60%," kata Maya.

Llanjut Maya, pemerintah bisa membenahi birokrasi yang selama ini dinilai terlalu panjang dan berbelit-belit dengan pemanfaatan teknologi sehingga pengaduan masyarakat bisa lebih cepat ditangani.

"Konsep tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel seperti tentu saja yang diharapkan oleh masyarakat agar pembangunan di seluruh Indonesia bisa semakin cepat dan merata,” tutup Maya.