Kemenkes Perkuat AI dan Keamanan Siber Sektor Kesehatan

Transformasi digital di sektor kesehatan Indonesia memasuki babak baru. Pemanfaatan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), dan Big Data kini menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan, mempercepat diagnosis penyakit, memperkuat keamanan data pasien, hingga meningkatkan efisiensi operasional fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Eko Sulistijo, S.H., M.T., dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, saat menjadi pembicara dalam acara Healthcare Executive Roundtable 2026. Dalam paparannya, Eko menegaskan bahwa transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis untuk menjawab tantangan layanan kesehatan modern.

“Ekosistem kesehatan Indonesia sedang bertransformasi menuju integrasi digital secara menyeluruh. IoT, AI, dan Big Data bukan lagi pilihan, melainkan keharusan strategis untuk menjamin keselamatan pasien dan meningkatkan efisiensi layanan kesehatan,” ujar Eko.

SATUSEHAT Jadi Tulang Punggung Ekosistem Digital Kesehatan

Salah satu fondasi utama transformasi digital kesehatan nasional adalah platform SATUSEHAT, yang terus menunjukkan pertumbuhan integrasi yang signifikan. Platform ini menghubungkan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan melalui standar internasional HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) sehingga memungkinkan pertukaran data kesehatan secara aman dan terstandarisasi.

Hingga 14 Juni 2026, tercatat lebih dari 41.873 fasilitas pelayanan kesehatan telah terhubung ke ekosistem SATUSEHAT. Angka tersebut mencakup berbagai jenis fasilitas kesehatan mulai dari rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium hingga praktik mandiri tenaga kesehatan.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan sebanyak 3.179 rumah sakit atau 95,6 persen dari target nasional telah terintegrasi. Selain itu terdapat 9.456 puskesmas atau 91,3 persen dari target, serta 16.300 klinik yang telah terkoneksi dengan platform nasional tersebut.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah sektor yang membutuhkan percepatan integrasi, khususnya laboratorium dan praktik mandiri. Hingga pertengahan 2026, baru 562 laboratorium atau 44,7 persen dari target yang terhubung ke SATUSEHAT, sementara praktik mandiri baru mencapai 12.376 unit atau sekitar 21,1 persen dari target nasional.

Menurut Eko, integrasi data kesehatan menjadi kunci utama untuk menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang responsif, berbasis bukti, dan mampu mendukung pengambilan keputusan secara cepat serta akurat.

Selain itu, transformasi digital juga didukung oleh regulasi yang kuat. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai landasan hukum perlindungan data pasien. Sementara itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan menerapkan Rekam Medis Elektronik (RME) secara menyeluruh dan terstandarisasi.

AI Bantu Percepat Deteksi Tuberkulosis

Pemanfaatan AI di sektor kesehatan Indonesia tidak hanya berhenti pada pengelolaan data. Teknologi ini juga mulai digunakan dalam pelayanan klinis, salah satunya untuk mendukung program nasional penanggulangan Tuberkulosis (TB).

Sejak tahun 2023, Kementerian Kesehatan telah mendistribusikan 87 unit Portable X-Ray berbasis AI yang menggunakan teknologi dari Qure.ai. Perangkat tersebut tersebar di 24 provinsi dan 61 kabupaten/kota untuk mendukung skrining TB di masyarakat maupun lingkungan lembaga pemasyarakatan.

“AI tidak menggantikan peran dokter sebagai pengambil keputusan klinis. AI berfungsi sebagai alat bantu yang dapat meningkatkan akurasi, efisiensi, dan kualitas pelayanan kesehatan,” jelas Eko.

Hasil implementasi teknologi tersebut menunjukkan dampak yang cukup signifikan. Sepanjang tahun 2025, dari total sekitar 3,1 juta orang yang menjalani skrining TB secara nasional, sebanyak 214.125 orang diperiksa menggunakan portable X-Ray berbasis AI.

Angka tersebut menunjukkan bahwa teknologi kecerdasan buatan mampu membantu mempercepat proses deteksi dini penyakit yang masih menjadi salah satu tantangan kesehatan terbesar di Indonesia.

Ke depan, Kementerian Kesehatan berencana memperluas implementasi teknologi AI untuk skrining TB dengan menambah perangkat di berbagai wilayah yang memiliki beban kasus tinggi.

AI Tunjukkan Akurasi Tinggi dalam Diagnosis

Selain untuk skrining TB, Kementerian Kesehatan juga melakukan berbagai penelitian guna mengukur efektivitas AI dibandingkan tenaga medis profesional dalam proses diagnosis.

Melalui kemitraan dengan sejumlah rumah sakit rujukan nasional, dilakukan validasi algoritma AI untuk berbagai jenis pemeriksaan radiologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI memiliki kemampuan yang sangat menjanjikan dalam mendeteksi sejumlah penyakit tertentu.

Pada kasus kanker paru, misalnya, AI mencatat sensitivitas sekitar 90 persen, lebih tinggi dibandingkan pembacaan radiolog yang mencapai sekitar 83 persen. Sementara pada pemeriksaan Brain CT Scan, AI menunjukkan tingkat spesifisitas yang sangat tinggi hingga 98 persen.

Meski demikian, radiolog manusia masih memiliki keunggulan dalam beberapa jenis diagnosis tertentu, termasuk kasus stroke.

“Temuan ini menunjukkan bahwa AI memiliki nilai tambah yang nyata dalam mendukung skrining massal dan membantu tenaga kesehatan meningkatkan kualitas diagnosis. Namun AI tetap menjadi alat pendukung yang harus digunakan bersama keahlian klinis tenaga medis,” terang Eko.

Validasi AI dengan Populasi Indonesia

Kementerian Kesehatan juga menegaskan bahwa setiap teknologi AI yang akan digunakan secara luas wajib melalui proses validasi menggunakan data dan karakteristik populasi Indonesia.

Saat ini terdapat dua studi penting yang sedang berjalan, yakni Zaya AI dan Agatha AI, yang berfokus pada validasi teknologi patologi digital untuk skrining Tuberkulosis.

Program Zaya AI dilakukan melalui kerja sama dengan BB Binomika, Rumah Sakit Kanker Dharmais, Puskesmas Johar Baru, Kemayoran, dan Tanah Abang dengan target 600 sampel yang menggunakan standar emas pemeriksaan TCM GeneXpert.

Sementara itu, Agatha AI menjalani uji klinis independen dengan target yang sama guna memastikan algoritma dapat bekerja secara optimal dalam konteks layanan kesehatan Indonesia.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh inovasi AI yang digunakan benar-benar aman, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Regulasi Ketat untuk Software Medis Berbasis AI

Seiring meningkatnya penggunaan AI di bidang kesehatan, Kementerian Kesehatan juga memperkuat aspek regulasi guna melindungi pasien dan menjamin kualitas teknologi yang digunakan. Setiap penyedia perangkat lunak medis berbasis AI diwajibkan memiliki Izin Distribusi Alat Kesehatan (IDAK) serta sertifikasi yang relevan sebelum produknya dapat digunakan di Indonesia.

Selain itu, perusahaan juga harus menyerahkan dokumentasi lengkap terkait siklus hidup perangkat lunak, strategi mitigasi keamanan siber, serta manajemen risiko yang komprehensif. Regulator juga mewajibkan keterbukaan mengenai sumber data pelatihan algoritma, representasi populasi yang digunakan, hingga mekanisme pendeteksian anomali pada sistem AI.

Yang paling penting, setiap algoritma AI wajib menjalani validasi lokal di fasilitas kesehatan Indonesia sebelum memperoleh izin implementasi secara nasional.

Ancaman Siber Jadi Tantangan Serius

Di tengah pesatnya digitalisasi layanan kesehatan, ancaman keamanan siber menjadi perhatian utama pemerintah. Berdasarkan pemantauan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sepanjang tahun 2025 tercatat lebih dari 5,5 miliar anomali trafik siber serta sekitar 44,7 juta data exposure yang ditemukan di dark web.

Kondisi tersebut menunjukkan tingginya risiko serangan siber terhadap sistem elektronik, termasuk sektor kesehatan yang menyimpan data sensitif masyarakat.

Untuk menghadapi ancaman tersebut, Kementerian Kesehatan bersama BSSN menerbitkan Surat Edaran Bersama tentang Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) pada fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan sistem elektronik. Target pemerintah pada 2026 adalah membentuk TTIS di sedikitnya 180 rumah sakit di Indonesia.

“Ketahanan siber adalah kemampuan untuk mencegah, menahan, merespons, dan pulih dengan cepat dari serangan siber. Ini menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlangsungan layanan kesehatan digital,” kata Eko.

Kolaborasi Pentahelix Jadi Kunci

Menutup paparannya, Eko menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital kesehatan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah, industri, akademisi, komunitas, dan media melalui pendekatan pentahelix.

Pemerintah berperan sebagai regulator dan katalisator, industri menghadirkan inovasi dan sumber daya, akademisi menyediakan riset serta pengembangan ilmu pengetahuan, komunitas membantu memastikan solusi yang dibangun sesuai kebutuhan masyarakat, sementara media berperan menyampaikan informasi secara objektif kepada publik.

“Kolaborasi sangat penting dalam rangka mempercepat transformasi kesehatan di Indonesia. Bersama kita dapat membangun Indonesia yang lebih kuat dan sehat,” pungkas Eko.