Big Data Punya Peran Penting untuk Perumusan Kebijakan Publik

Keberadaan big data sebagai bagian dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Big data juga memiliki peran penting untuk mendukung pemerintah dalam menentukan tindakan serta langkah ke depan bagi kebijakan publik.

Ketua Program Studi Magister Ekonomi Terapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad) Bayu Kharisma mengatakan, bahwa big data sangat berpotensi untuk digunakan dalam kebijakan publik. Hal ini mengingat pemerintah memerlukan respon isu yang cepat dan akurat.

“Penggunaan data dan informasi dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik yang cermat dan diharapkan (berbasis pada data real-time) sehingga mampu menjawab situasi terkini bagi publik,” kata Bayu dalam webinar bertajuk ‘Pemanfaatan Big Data dalam Kebijakan Publik di Indonesia’, melansir dari Medcom.id, Senin (9/5/2022).

Bayu pun mengungkapkan bahwa potensi big data bukan hanya sebuah imajinasi ataupun topik untuk diskusi ilmiah semata. Ia mengatakan, bahwa teknologi ini harus memiliki peran dan benar-benar dimanfaatkan dalam mendukung kebijakan publik.

Sementara Dosen Kebijakan Publik dan Manajemen Monash University, Ika Karlina Idris menuturkan bahwa big data memiliki peran sebagai pemindaian guna melihat kondisi terkini oleh pembuat kebijakan.

Pengamatan tersebut dilakukan untuk melihat identitas masyarakat, ruang dialog dengan masyarakat, hingga pemetaan untuk implementasi kebijakan publik serta memastikan komunitas penting terakomodasi dengan kebijakan yang akan dibuat.

Ika menjelaskan, bahwa dengan kepemilikan atas suatu data, pemerintah dapat meninjau asumsi kebijakan, memahami masyarakat dan perilaku, melakukan stimulasi interaksi antar pihak terkait dalam kebijakan, serta menyediakan informasi opini publik terkait rencana kebijakan.

Perencana Senior Bappenas RI Resya Kania pun menambahkan, bahwa pemanfaatan big data untuk kebijakan dan layanan publik memiliki beragam tantangan. Oleh karena itu, terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan, seperti pembuat kebijakan perlu untuk membuat kantor pengampu data yang mengawasi penyelenggaraan, pengumpulan, dan pengelolaan data untuk kebijakan publik.

“Kedua, memberikan masyarakat cara mudah untuk memiliki kendali atas data mereka. Ketiga, meningkatkan kompatibilitas di seluruh sektor publik dalam hal penyimpanan data pribadi,” tutur Resya.