86 Layanan Publik Pulih Pasca Serangan Ransomware PDNS 2

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto mengungkapkan perkembangan signifikan terkait pemulihan layanan publik yang terdampak setelah Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang ransomware. Kejadian yang terjadi pada 20 Juni lalu telah menimbulkan kekhawatiran besar di berbagai instansi pemerintah, kementerian, dan pemerintah daerah. Namun, setelah lebih dari tiga minggu upaya pemulihan yang intensif, pemerintah telah berhasil memulihkan 86 layanan publik dari 16 tenant PDNS 2 di Surabaya.

Hadi menjelaskan bahwa proses pemulihan ini tidaklah mudah dan melibatkan banyak pihak. Tim pemulihan terdiri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Telkom, serta partisipasi aktif dari semua tenant yang terdampak. Hingga 12 Juli, pukul 17.30 WIB, sebanyak 86 layanan dari 16 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah kembali beroperasi atau go live.

"Per 12 Juli, pukul 17.30 WIB, tercatat 86 layanan dari 16 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah telah go live," ujar Hadi dalam keterangan tertulisnya, seperti dilansir dari detikINET Minggu (14/7/2024).

Beberapa layanan publik yang berhasil dipulihkan termasuk layanan perizinan dan layanan informasi dalam bentuk portal. Salah satu contoh yang disebutkan Hadi adalah layanan beasiswa yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Upaya pemulihan ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan terstruktur untuk memastikan keamanan data dan layanan yang dipulihkan.

"Termasuk layanan beasiswa yang dikelola Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi," kata Hadi.

Proses pemulihan layanan dibagi ke dalam tiga zona berdasarkan teknik penanganan data. Zona merah adalah untuk data yang terdampak langsung oleh insiden ransomware dan masih dalam proses karantina. Selanjutnya, data tersebut akan dipindahkan ke zona biru untuk penguatan keamanan dan pemindaian kerentanan. Setelah data dinyatakan aman, data akan dipindahkan ke zona hijau yang siap digunakan kembali dan diunggah ke pusat data lain.

Menurut Hadi, setiap tahapan pemulihan dilakukan dengan sangat teliti untuk meminimalkan kemungkinan serangan siber di masa mendatang. Pemerintah telah melakukan pembersihan data dari malware atau virus yang mencurigakan dari data yang sudah berhasil diselamatkan, serta memperkuat parameter keamanan infrastrukturnya. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan bahwa serangan siber tidak akan berdampak besar lagi pada pelayanan publik.

"Pemerintah melakukan pembersihan data dari malware atau pun virus yang mencurigakan dari data yang sudah berhasil diselamatkan, sekaligus memperkuat parameter keamanan infrastrukturnya" pungkasnya.

Serangan ransomware yang melumpuhkan PDNS 2 ini menunjukkan betapa pentingnya keamanan siber dalam era digital saat ini. Tidak hanya mengganggu operasional berbagai instansi pemerintah, serangan ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan data masyarakat yang dikelola oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pertahanan siber mereka dan memastikan bahwa serangan serupa tidak terjadi di masa depan.

Pemulihan ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dalam menangani insiden siber. Dengan bekerja sama, tim pemulihan dapat menyelesaikan masalah dengan lebih cepat dan efektif. Keberhasilan pemulihan 86 layanan publik ini adalah bukti nyata dari kerjasama tersebut.

Hadi menegaskan bahwa pemulihan layanan publik ini masih berlangsung dan tim akan terus bekerja dengan secepat mungkin tanpa mengabaikan aspek kehati-hatian. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa semua layanan publik yang terdampak dapat pulih sepenuhnya dan kembali memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks, pemerintah juga berencana untuk terus meningkatkan kemampuan dan kesiapan mereka dalam menangani serangan siber di masa mendatang. Pelatihan dan peningkatan kesadaran akan pentingnya keamanan siber di semua tingkatan pemerintahan menjadi salah satu fokus utama. Dengan demikian, diharapkan insiden serupa dapat dicegah dan dampaknya dapat diminimalkan.

Pada akhirnya, upaya pemulihan pasca serangan ransomware ini menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah dan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan data dan layanan publik. Pentingnya keamanan siber tidak bisa lagi dianggap remeh, dan langkah-langkah pencegahan serta pemulihan harus selalu siap untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang.

Pemulihan 86 layanan publik pasca serangan ransomware di PDNS 2 menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan kelangsungan layanan kepada masyarakat. Dengan kolaborasi berbagai pihak dan langkah pemulihan yang teliti, diharapkan semua layanan publik yang terdampak dapat segera pulih sepenuhnya. Pemerintah terus berupaya meningkatkan keamanan siber untuk mencegah serangan di masa depan dan memastikan keamanan data masyarakat.