Rencana Pusat Data Nasional, ICSF: Ini Ancaman Serius

Polemik mengenai campur tangan asing dalam rencana pembangunan Pusat Data Nasional masih terus bergulir. Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) turut mengkritisi rencana Pusat Data Nasional dengan pendanaan dari Perancis tersebut. Ketua sekaligus pendiri ICSF Ardi K Sutedja mempertanyakan siapa yang mendesain data center tersebut dan tujuannya dibangun terpusat. Ardi khawatir akan serangan siber terhadap Pusat Data Nasional.

“Bagaimana kalau terkena serangan siber yang semakin hari semakin canggih dan tidak bisa terdeteksi sampai sudah terlambat? Apa kecanggihan orang yang punya konsep arsitektur data center seperti ini, mengerti tidak tentang APT dan Deep Risk Assessment?” ungkapnya pada Jumat (31/07/2020).

Ardi mengungkapkan bahkan sekelas DC yahoo, Google, dan bank besar di dunia bisa diretas. Lantas ia meragukan kehebatan DC yang digagas. Mengingat tidak ada satu pun teknologi anak bangsa di dalamnya. Ketua ICSF itu menyayangkan rencana pemerintah yang tidak menggunakan data center milik lokal dan tinggal meningkatkan sumber daya yang ada.

“Mengapa tidak juga memberdayakan data center pemerintah yang sudah ada dan ditingkatkan kemampuan sdm dan teknologinya? Pola pikir reinventing the wheel di kita adalah ancaman serius bagi kemajuan bangsa dan negara,” tandasnya.

Ardi khawatir apabila ada campur tangan asing dalam pembangunan Pusat Data Nasional ini, karena data center ini akan menjadi "rumah" bagi seluruh data pemerintahan. Ardi mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab apabila terjadi peretasan dan kebocoran data. 

"Ini data kritis masyarakat dan kalau terjadi peretasan dan kebocoran data, tidak ada yayng bisa diminta pertanggungan jawab secara hukum," terangnya. 

Sebelumnya pembangunan Pusat Data Nasional diberitakan akan dibangun di empat wilayah berbeda yakni Batam, Bekasi, Kalimantan Timur, dan Bitung. Pembangunan Pusat Data Nasional tersebut akan dibagi menjadi dua tahap. Untuk tahap pertama akan dibangun di wilayah Bekasi dan di Kalimantan. Sedangkan untuk Batam dan Bitung masih dibahas dan masuk dalam tahapan berikutnya.