Alfa Siber Teknologi Siap Bantu Pemerintah Amankan Data Pribadi

Saat ini, perlindungan data masyarakat menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang kini telah berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), menjadikan isu ini sebagai salah satu fokus utama mereka.

Menteri Komdigi, Meutya Hafid, menyadari pentingnya menjaga data digital masyarakat dengan serius. Sejak ditunjuk, Meutya telah mempersiapkan berbagai strategi untuk memperkuat keamanan data dan meminimalisir risiko kebocoran. Dalam pernyataannya, Meutya menyebutkan bahwa pekerjaan rumah bagi Komdigi adalah memastikan data-data kita terlindungi, sekaligus memastikan sistem digital pemerintah berjalan lebih efisien dan efektif.

Tantangan ini menjadi semakin serius setelah kejadian di Juni 2024, ketika kelompok ransomware Brain Chiper dilaporkan berhasil mengunci data pada 282 kementerian dan lembaga. Meskipun belum ada rincian pasti mengenai jenis data yang bocor, insiden ini memberikan peringatan betapa pentingnya keamanan data di sektor pemerintahan.

Untuk mendukung upaya ini, pemerintah juga sudah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ini mewajibkan para pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola data pribadi masyarakat. Namun, peran serta dari berbagai pihak, termasuk perusahaan teknologi, juga sangat penting untuk memastikan perlindungan data yang lebih baik.

Alfa Siber Teknologi, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang keamanan IT, siap bekerja sama dengan pemerintah dalam mendukung implementasi UU PDP. Menurut Sales Director Alfa Siber Teknologi, Ivan Adriansyah, pihaknya telah menyiapkan berbagai solusi keamanan yang sejalan dengan kebutuhan penguatan UU PDP. Dalam acara seminar "Penerapan UU PDP dan Penalti yang Berlaku" yang diadakan pada 22 Oktober 2024, Ivan menyatakan bahwa teknologi yang dikembangkan Alfa Siber Teknologi dapat menjadi dukungan konkret dalam upaya pencegahan kebocoran data.

Alfa Siber Teknologi berkomitmen untuk terus menghadirkan teknologi yang mengikuti perkembangan ancaman siber terkini. Ivan menjelaskan bahwa perusahaan siap menyediakan solusi keamanan yang handal untuk melindungi data masyarakat di berbagai sektor. Komitmen ini diwujudkan dengan terus berinovasi, menghadirkan produk-produk yang sesuai dengan regulasi dan kebutuhan pemerintah dalam menjaga keamanan data.

Beberapa produk unggulan Alfa Siber Teknologi yang mendukung penerapan UU PDP di antaranya adalah Stellar Cyber Open XDR, Krontech PAM, dan Cyberint. Produk-produk ini dirancang untuk menangkal ancaman-ancaman siber yang semakin canggih dan membantu pemerintah dalam menjaga data masyarakat tetap aman.

UU PDP sendiri mengatur sejumlah hal penting yang bertujuan melindungi data pribadi dari penyalahgunaan atau akses tidak sah. Beberapa poin utama yang diatur dalam UU ini meliputi:

1. Pengumpulan Data Pribadi: Hanya data tertentu seperti nama, alamat, nomor identitas, dan data kesehatan yang boleh dikumpulkan, dan pengumpulannya harus memiliki tujuan yang jelas.
2. Penggunaan Data: Data hanya boleh digunakan sesuai dengan tujuan tertentu, misalnya untuk keperluan pemasaran atau analisis yang sah.
3. Penyimpanan Data: Data pribadi harus disimpan dengan aman untuk mencegah akses ilegal atau pencurian data.
4. Penghapusan Data: Jika data tidak lagi diperlukan, maka harus segera dihapus untuk mencegah risiko penyalahgunaan di kemudian hari.
5. Hak Subjek Data: UU ini memberikan hak kepada pemilik data untuk mengakses, memperbaiki, atau bahkan menghapus data mereka jika sudah tidak relevan.

Langkah-langkah tersebut diharapkan bisa meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab semua pihak dalam menjaga keamanan data pribadi masyarakat. Dengan dukungan Alfa Siber Teknologi dan berbagai inovasi mereka, diharapkan pelaksanaan UU PDP bisa berjalan lebih efektif dan menyeluruh. Ivan Adriansyah juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus mendampingi pemerintah dalam menghadapi tantangan keamanan data yang semakin kompleks ini, dengan solusi-solusi yang terus disesuaikan mengikuti perkembangan ancaman.

Dengan kolaborasi seperti ini, baik pemerintah maupun perusahaan swasta dapat bergandengan tangan menghadapi risiko kebocoran data dan memastikan keamanan digital bagi masyarakat.