Kominfo Perkuat Tata Kelola AI dengan Pendekatan Inovatif

Pemerintah Indonesia terus menggalakkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dalam berbagai sektor usaha. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, mengungkapkan bahwa Pemerintah telah merancang kebijakan dan tata kelola untuk mengoptimalkan manfaat serta mengurangi ancaman yang mungkin timbul dari teknologi AI bagi masyarakat. 

“Meski Indonesia belum memiliki regulasi khusus AI, namun ketentuan dampak pemanfaatan AI telah diatur melalui kebijakan yang ada. Mengombinasikan pendekatan horizontal dan pendekatan vertikal, Indonesia berusaha menghasilkan Tata Kelola AI yang lebih komprehensif,” kata Nezar dalam IBM AI for Business Leaders Summit 2024, yang dikutip dari InfoKomputer.

Menurut Nezar Patria, meskipun belum ada regulasi khusus terkait AI di Indonesia, dampak pemanfaatan teknologi ini telah diatur melalui berbagai kebijakan yang sudah ada. Pendekatan horizontal dilakukan dengan menerapkan berbagai regulasi yang mencakup seluruh sektor yang memanfaatkan teknologi AI, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Surat Edaran Menteri Kominfo tentang Etika AI.

Sementara itu, pendekatan vertikal diarahkan untuk memberikan ketentuan khusus bagi sektor-sektor tertentu seperti keuangan, kesehatan, dan pendidikan. Nezar Patria menegaskan bahwa “Pendekatan ini kami yakini dapat menjembatani gap kebijakan yang ada, sehingga muncul kepastian hukum. Namun kami tidak berniat membatasi inovasi-inovasi yang muncul. Jadi secara prinsipil maksimalkan benefitnya, tapi meminimalkan risiko-risiko yang mungkin terjadi.”

Wamenkominfo Nezar Patria juga mengungkapkan bahwa pihaknya sedang berkoordinasi dengan UNESCO untuk mengadopsi Global Ethics on AI dengan menerapkan Readiness Assessment Methodology (RAM). “Kita baru saja berkoordinasi dengan UNESCO untuk melakukan implementasi ini, dengan harapan nanti bisa sejumlah indikator setelah assesment akan bisa melengkapi bagaimana tata kelola AI yang berlaku di Indonesia sesuai konteks negara kita,” jelasnya. Hal ini diharapkan dapat membantu dalam menentukan indikator yang relevan untuk menilai tata kelola AI yang sesuai dengan konteks Indonesia.

Pendekatan ini mendapatkan apresiasi dari Presiden Direktur IBM, Roy Kosasih, yang menilai bahwa pedoman etika AI yang diatur oleh Kementerian Kominfo dapat menjadi alat untuk memandu pemanfaatan teknologi AI secara bertanggung jawab. Menurutnya, pedoman tersebut bukanlah hambatan, melainkan sebuah senjata rahasia bagi dunia usaha untuk mengadopsi inovasi AI dengan sukses.

“Bagi pelaku dunia usaha, tata kelola yang dirumuskan oleh Pemerintah Indonesia melalui Pedoman Etika AI bukanlah satu hambatan tapi melainkan menjadi satu secret weapon, senjata rahasia untuk kita bisa mengadopsi perkembangan inovasi ai secara sukses dan bertanggung jawab,” jelasnya.

Dukungan dari Pihak Terkait

Pada acara IBM AI for Business Leaders Summit 2024, berbagai pihak terkait turut hadir untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam memperkuat tata kelola AI. Hadir dalam acara tersebut adalah Ketua Umum Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (KORIKA) Hammam Riza, Kepala AI Center Institut Teknologi Bandung (ITB) Ayu Purwarianti, Executive Chairman IBM Indonesia Omar Anwar, serta Chairman InfoBank Media Group, Eko Supriyanto.

Dalam kesempatan tersebut, Nezar Patria menyaksikan penyerahan hasil Research for Impact towards Golden Indonesia dari KORIKA dan Advisia Group kepada IBM. Hal ini menunjukkan adanya kerjasama antara pihak pemerintah, lembaga riset, dan perusahaan swasta dalam mendukung pengembangan teknologi AI di Indonesia.

Implikasi dan Harapan ke Depan

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam memperkuat tata kelola AI memiliki implikasi yang luas bagi berbagai sektor. Dengan adanya pedoman etika AI dan upaya koordinasi dengan lembaga internasional seperti UNESCO, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang kondusif bagi pengembangan dan pemanfaatan teknologi AI yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Dukungan dari berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan lembaga riset, juga menjadi kunci dalam menjamin kesuksesan implementasi tata kelola AI di Indonesia. Melalui kolaborasi yang baik antara sektor publik dan swasta, diharapkan Indonesia dapat menjadi salah satu pemimpin dalam pemanfaatan teknologi AI di tingkat global.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika terus mengambil langkah-langkah strategis dalam memperkuat tata kelola AI di Indonesia. Dengan pendekatan yang komprehensif melalui aspek horizontal dan vertikal, serta dukungan dari berbagai pihak terkait, diharapkan dapat tercipta ekosistem yang kondusif bagi perkembangan teknologi AI yang bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.